GROBOGAN-Pemkab Grobogan diminta serius menanggulangi ancaman bahaya banjir di beberapa kecamatan yang rawan bencana tersebut. Sebab, hingga kini belum terlihat adanya upaya nyata pemkab untuk menangani masalah itu.
Padahal, curah hujan yang turun beberapa minggu terakhir sudah sedemikian tinggi. Harapan tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Grobogan Ir HM Nurwibowo, saat ditemui akhir pekan lalu di ruang kerjanya. Belum adanya kesiapan ini tentunya akan merugikan masyarakat apabila banjir datang mendadak.
Untuk itu, lanjutnya, pemkab, perlu memperhatikan pola penerapan manajemen bencana yang lebih terencana. Seperti misalnya, melakukan pendataan sejumlah tanggul, bendungan, dan jembatan yang dinilai kritis. Selain itu, katanya, kesiapan petugas yang ada di lapangan juga mutlak diperlukan.
Petugas, dalam hal ini, Satkorlak bencana, imbuh dia, harus segera melakukan pantuan lapangan, agar segera diketahui wilayah mana saja yang membutuhkan penanganan secara cepat. Kesiagaan personel, bisa mengurangi resiko timbulnya korban jika sewaktu-waktu sungai meluap menggenangi sejumlah tempat.
''Saya berharap camat yang daerahnya rawan dengan potensi banjir, tidak meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas. Belajar dari sejumlah pengalaman yang lalu bahaya banjir harus dihadapi dengan kesiapsiagaan,'' tegasnya. Khusus wilayah Gubug, diakuinya, Sungai Tuntang masih berpotensi menjadi penyumbang banjir.
Disiagakan
Meski persiapan antisipasi banjir dianggap belum memadai, akan tetapi pemkab menyatakan telah berupaya maksimal untuk menanggulangi banjir yang bisa datang sewaktu- waktu. Personel dan peralatan pendukung antisipasi banjir telah disiapsiagakan. Hanya saja, diakui, pemkab memang terbentur dengan keterbatasan mobilisasi untuk bergerak cepat jika bencana datang secara mendadak. ''Personel telah disiagakan. Bahkan kami juga telah mengirim satu unit perahu motor di Kecamatan Gubug. Masih menjadi masalah adalah keterbatasan penyediaan mobil operasional untuk alat angkut dan penunjang proses evakuasi,'' tutur Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Dispermas Kesbanglinmas) pekan lalu Soewarno SIP.
Menurutnya, selain bersiaga penuh, upaya pembinaan personel terus dilakukan agar secara fisik dan mental siap menghadapi gempuran bencana alam yang mungkin datang secara mendadak. Dijelaskan pembinaan personel diperlukan agar petugas menguasai medan dan mampu bergerak secara cepat di tengah keterbatasan fasilitas. (hs-16)
Warga Penadaran Tuntut Pilkades Ulang
- Demo ke Balai Desa
GROBOGAN- Ratusan warga dari berbagai dusun, Senin (19/3) pukul 09.30, mendatangi Balai Desa Penadaran, Kecamatan Gubug. Mereka yang berasal dari Kedungkakap, Tempel, Penadaran, Tegalrejo, Sasak, dan Banteng, meminta pilkades ulang.
Permintaan warga menyusul adanya dugaan kecurangan dalam proses pilkades, Selasa (6/3) lalu. Rombongan warga menuju balai desa dengan mengendarai puluhan sepeda motor, lengkap dengan sejumlah atribut demo. Sambil mengacungkan poster bernada menolak kades terpilih Suparmin, warga juga meneriakkan kekesalan terhadap proses pilkades yang dianggap cacat hukum.
Di antara ratusan warga, hadir pula Aminuddin Suheri dan Siswanto, dua cakades yang dinyatakan kalah dalam proses pilkades. ''Saya sebenarnya siap kalah dalam pilkades ini, tetapi tentunya kalah secara jujur dan adil. Untuk itu, saya memahami jika warga meminta berita acara pilkades dicabut dan dilakukan pilihan ulang,'' tegas Siswanto.
Dia menjelaskan, ketidakpuasan warga diakibatkan adanya beberapa kecurangan. Antara lain, tidak tersebarnya kartu undangan pemilih secara merata, adanya kartu suara yang berlebih, dan ditemukannya selisih suara yang dianggap janggal.
Menurut dia, hal itu merupakan bukti kecurangan dalam proses pilkades. Senada, Aminuddin Suheri menyatakan kekesalannya terhadap proses pilkades yang dianggapnya berpihak pada salah satu calon. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Di hadapan warga, Ketua Panitia Pilkades Suparjo mengaku telah berbuat semaksimal mungkin agar tidak merugikan kepentingan masyarakat dan cakades. Mengenai masalah pencabutan berita acara, dia tidak mempunyai kewenangan apa pun. ''Saya akan segera melapor kepada Pak Camat dan tembusannya disampaikan pada Bupati,'' paparnya.
Tak Bisa Mencabut
Warga belum bisa menerima keterangan yang diberikan panitia. Atas desakan warga, hari itu juga Panitia Pilkades mendatangi Kantor Kecamatan Gubug. Di hadapan Camat Gubug Drs Bambang Lunto, disampaikan keinginan warga mencabut berita acara pilkades dan tuntutan pilihan ulang.
Kepada panitia, Camat mengaku tidak bisa mencabut berita acara, karena akan menyalahi aturan. Mengenai ketidakpuasan warga, disarankan agar ditempuh melalui proses hukum. ''Jika warga ada yang merasa dirugikan, silakan menempuh proses hukum. Itu lebih baik agar duduk perkaranya mendapat kepastian di depan hukum,'' katanya. (hs-37)
Jembatan Gelapan Gubug Lapuk
- Bahayakan Pengguna Jalan
GROBOGAN- Kondisi jembatan besi di Desa Gelapan, Kecamatan Gubug, hingga kini sangat memprihatinkan. Puluhan kayu selebar tiga meter sudah lapuk dan sangat tua.
Kondisi itu menyulitkan dan sangat membahayakan pengguna jalan. Meski demikian, karena tidak ada pilihan, arus lalu lintas di kawasan ini cukup ramai. Apalagi, jembatan yang membentang di atas Sungai Tuntang tersebut merupakan akses jalan terdekat bagi warga yang akan menuju Kecamatan Gubug ataupun Kecamatan Kedungjati.
Kades Gelapan, Siswanto, mengatakan perbaikan jembatan akan memengaruhi tingkat kesejahteraan warga. Sebab, dengan adanya jembatan yang menjadi penghubung antarkecamatan, maka lalu lintas perdagangan menjadi lebih ramai. Selain itu, dengan adanya perbaikan, risiko terjatuh pada saat menyeberang bisa dihindari.
''Pada 2005 lalu saya diundang Pemkab untuk membicarakan masalah jembatan, tetapi hingga kini belum terealisasi sama sekali,'' katanya kemarin.
Waktu itu, lanjut dia, rencana pembangunan jembatan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 12 miliar. Bahkan, Pemkab telah merencanakan membangun pada 2006 lalu. Namun, hingga kini belum pernah terealisasi.Padahal, perbaikan jembatan dengan panjang sekitar 120 meter dan lebar tiga meter itu sangat penting bagi warga.
Kewenangan Provinsi
Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Ir Ibnu Arly MT didampingi Kasi Perencanaan Teknis Aris Joko ST menyatakan, pemeliharaan dan pembangunan jembatan Gelapan sepenuhnya ada di tangan Pempro.
Pemkab, lanjutnya, hanya sebatas memberikan laporan dan usulan mengenai perbaikan. Meski demikian, Pemkab tetap memberikan perhatian terhadap upaya perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut.
''Pada tahun anggaran 2007 sudah kami siapkan pembangunan jalan kabupaten di kawasan itu, yang meliputi Gubug-Jeketro (2,09 km), Kapung-Gelapan (0,86 km), Truko-Jeketro (0,76 km), dan Jeketro-Truko (0,75 km),'' papar dia.
Adapun nilai proyek untuk mendanai jalan di wilayah itu, menurut Ibnu Arly, mencapai Rp 3,9 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Drs Budi Susilo mendesak Pemprov agar serius menangani masalah jembatan Gelapan. Menurut dia, dengan adanya perbaikan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi di wilayah Grobogan dapat tercapai secara maksimal. (hs-37)
Posts
0 comments:
Post a Comment